Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor Klarifikasi Polemik Lahan Cijeruk

Indonesiaglodia.com – Kabupaten Bogor,  Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, Daulat Esarahab, memberikan klarifikasi terkait polemik pemasangan plang di lahan Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Selasa (27/10/2026).

Ketua MPC Pemuda Pancasila Daulat membantah tudingan premanisme dan menegaskan bahwa langkah pihaknya didasarkan pada klaim SHGB atas nama PT BSS serta perjanjian sewa lahan selama lima tahun.

Baca Juga

6 hari  lalu

Akhirnya Kerinduan Warga Sokawera Berkoh Jalan Mulus Terealisasi

10 Agus Tiro

Daulat menjelaskan, pihaknya memiliki perjanjian kerja sama penyewaan lahan dengan PT BSS yang menjadi dasar penggunaan lokasi tersebut.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor Klarifikasi Polemik Lahan Cijeruk.foto.ig

Ia meminta persoalan ini dinilai berdasarkan dokumen dan fakta hukum, bukan hanya video yang beredar di media sosial.

Baca Juga

18 menit  lalu

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Mengundurkan Diri Sekitar Dua Tahun Menjabat

4 Agus Tiro

“Kami memiliki perjanjian sewa lahan dengan PT BSS selama lima tahun. Jadi, kami datang ke lokasi bukan tanpa dasar,” ujarnya.

Daulat mengapresiasi laporan yang telah disampaikan ke Polres Bogor. Menurutnya, proses hukum dapat menjadi jalan untuk mengungkap kejelasan status lahan dan hak masing-masing pihak.

Ia juga menyatakan berencana melaporkan dugaan pencabutan plang serta mempertimbangkan langkah hukum terkait informasi yang dinilainya merugikan pihaknya.

Selain itu, Daulat mengaku akan berkoordinasi dengan Denpom Bogor menyusul keterangannya mengenai keberadaan anggota TNI di lokasi setelah plang dicabut, sekitar dua hari setelah pemasangan.

Daulat membantah, bahwa kedatangan pihaknya merupakan tindakan premanisme. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila polemik tersebut menimbulkan keresahan.

Menunggu Klarifikasi Para Pihak

Polemik lahan di Cijeruk ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status SHGB, keabsahan perjanjian sewa, serta dasar hak masing-masing pihak.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari PT BSS, pihak pelapor, dan instansi terkait masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang. Klaim yang disampaikan Daulat belum dapat dianggap sebagai penetapan hukum atas status lahan.

Penyelesaian melalui proses hukum yang transparan dan objektif diharapkan dapat memberikan kepastian serta mencegah konflik berkepanjangan.

***