Kalangan Guru Non Formal dan Himpaudi Minta Dukungan Wakil Rakyat
Kalangan Guru Non Formal dan Himpaudi Minta Dukungan Wakil Rakyat.foto.doc. Indonesiaglodia.com – Kalangan guru non formal dan pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesian (HIMPAUDI) Daerah Banyumas melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD, Rabu 5 Februari 2025.
Mereka para kalangan guru non formal dan PAUD minta dukungan dari wakil rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengawal dan meneruskan aspirasi, terkait status mereka yang belum diakui oleh pemerintah.
Saat mengadu ditemui langsung Ketua DPRD Banyumas Subagyo, Sekretaris Dinas Pendidikan Sarno dan Kasi PAUD Yessi Ikayani.
Kalangan Guru Non Formal dan Himpaudi Minta Dukungan Wakil Rakyat.foto.doc.
Ketua Himpaudi Kabupaten Banyumas, Ina Yukawati menuturkan, pemerintah sejauh ini belum mengakui status para guru non formal ini.
Hal tersebut dilihat dari gaji dan status mereka sebagi guru masih terganjal di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Sementara saat menjadi guru dan pengelola PAUD dituntut aturan pendidikan yang sama dengan guru PAUD Formal.
“Kami dari Himpaudi baru mendapat gaji dari APBD yang besarnya Rp.150 ribu. Dan itu baru sebagian dari 1.700 san lebih,” katanya.
Mereka pun harus bekerja secara profesional dengan kompetensi standar S1 dan linier.
“Meski semua ketentuan dari pemerintah sudah dipenuhi, tapi perhatian dan hak kesamaan kami sebagai guru masih ada dikotomi.
Pemerintah mengakuinya yang mengajar di tingkatan TK, sementara yang di PAUD tidak dianggap sebagai guru,” keluh ketua Himpaudi saat mengadu ke ketua DPRD.
Menurutnya, saat ini guru non formal juga resah karena di Permen PAN-RB, ada wacana ke depan, pendidikan tingkat pertama wajib TK. Kalau sekarang masih berlaku wajib PAUD.
“Kalau wajib PAUD, kami masih dianggap, tapi kalau nanti wajib TK, ya posisi kami sudah tidak dianggap atau diakui,” ujarnya.
Pihaknya berharap DPRD Banyumas bisa membantu menyuarakan ke DPR RI di Komisi X.
Menanggapi hal tersebut ketua DPRD Subagyo langsung memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat koordinasi terkait gaji dan lainya.
Meski setiap tahunnya Pemkab Banyumas telah membantu sarana prasarana PAUD seperti pembangunan gedung maupun sarana lain seperti laptop dan lainya.
“Kita akan dukung melalui jalur dana aspirasi temen-temen DPRD selama ini juga sudah banyak, sementara untuk komunikasi ke Pusat kami juga siap untuk menyampaikan aspirasi Himpaudi,” pungkas wakil rakyat asal Jatilawang.
IG Yayu
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar